BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana di balai kota, Selasa (14/1/2020).

Dipimpin oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin, pertemuan itu dihadiri oleh lintas stakeholder di antaranya Polresta, Kodim 0101/BS, Basarnas, BMKG, Forum PRB, RAPI, dan dinas terkait di lingkungan Pemko Banda Aceh.

Turut hadir Sekdako Banda Aceh, Bahagia, Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesra, Faisal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bachtiar, serta Ketua MPU Banda Aceh, Damanhuri Basyir. Menurut Wakil Wali Kota Zainal Arifin, dalam upaya mitigasi  bencana, yang utama adalah bertakwa kepada Allah SWT. “Namun pengalaman  selama ini, beberapa kali terjadi gempa, banyak warga tidak memanfaatkan escape building yang sudah tersedia,” katanya.

“Malah masyarakat kita lebih banyak lari untuk menjauh. Ini coba dipelajari kenapa kenapa bisa terjadi. Sehingga mungkin perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya memanfaatkan escape building saat terjadi gempa yang berpotensi tsunami,” ungkapnya. Ia juga menekankan perlunya penambahan jalur escape road di sebelah utara Kota Banda Aceh. Tujuannya untuk memudahkan akses ke jalur selatan yang dianggap aman oleh masyarakat.

Hal lainnya, wakil wali kotameminta agar dibangkitkan kembali kearifan lokal, salah satunya lewat media syair yang mengingatkan masyarakat terhadap musibah gempa dan tsunami. “Ini juga akan menjadi suatu alat mitigasi bencana yang efektif,” katanya.

Sebelumnya di tempat yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Banda Aceh Fadhil mengatakan rakor dimaksud digelar dalam rangka mengevaluasi upaya- upaya mitigasi bencana selama 2019 dan membahas program, kegiatan, serta kebijakan ke depan.

“Selain memaparkan kebijakan Pemko Banda Aceh dalam penanggulangan bencana, kami juga ingin menyerap masukan-masukan dari para stakeholder dalam me nyusun Rencana Kontijensi Miti gasi Bencana dan hal-hal lain terkait mitigasi bencana di Banda Aceh,” ungkapnya.

Ia pun mengurai beberapa kesimpulan dalam Rakor tersebut, antara lain perlu disiapkannya Posko Monitoring  leh BPBD Banda Aceh dan melaksanakan pemetaan bencana banjir, gempa, tsunami, angin kencang, kebakaran,  dan bencana lainnya. “Kita tadi juga sepakat untuk membangkitkan kembali kearifan lokal untuk mitigasi bencana, sosialisasi pemanfaatan escape bulding secara maksimal, serta perlu adanya penambahan jembatan penyeberangan dari utara ke selatankota,” kata Fadhil. (serambinews)